Apa Itu Pinjaman Online Ilegal?
Baca Selengkapnya →
Korban penipuan online memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum
Baca Selengkapnya →
Pada prinsipnya, perusahaan tidak dapat melakukan PHK secara sewenang-wenang. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja harus dilakukan berdasarkan...
Baca Selengkapnya →
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur da...
Baca Selengkapnya →
Kewajiban pengusaha untuk membayar upah diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya →
Hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak masih menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang paling sering menimbulkan sengketa. Tidak sedik...
Baca Selengkapnya →
Dilaporkan ke Polisi, Apa yang Harus Dilakukan?
Baca Selengkapnya →
Pemahaman yang tepat atas ketiga delik ini sangat penting, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha, untuk menentukan langkah hukum yang tepat.
Baca Selengkapnya →
Penahanan tidak lagi dapat dilakukan secara sembarangan. Aparat penegak hukum wajib memenuhi empat syarat utama, yaitu materil, formil, objektif, dan subjektif, sebagaimana diatur...
Baca Selengkapnya →
Pemerintah melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 mempertegas syarat dan prosedur penangkapan dalam sistem peradilan pidana. Regulasi terbaru i...
Baca Selengkapnya →
Reformasi hukum acara pidana akhirnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pembaruan ini membawa semangat baru: proses pidana yang lebih modern, transpara...
Baca Selengkapnya →
Hak hak buruh merupakan fondasi utama dalam menciptakan hubungan industrial yang adil, beretika, dan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya →
